PosyanduScan — alat ukur balita otomatis

Akurasi dan kecepatan teruji di posyandu nyata

Pada 120 balita, selisih panjang/tinggi rata-rata 0,21 cm (95% anak dalam ±0,5 cm) dan berat 18 g terhadap alat standar; perhitungan status gizi cocok 500 dari 500 kasus. Dalam uji penerimaan 18 kader, waktu per anak turun dari 4 menit 20 detik menjadi 1 menit 35 detik dengan satu petugas. Pra-uji keselamatan listrik dan baterai lulus; uji formal dan studi klinis 600 balita belum dilakukan.

Distributor berizin dibutuhkan, tetapi izin edar adalah syarat semuanya

Distributor alat kesehatan meminta margin 12–18% dan hanya menawarkan produk berizin edar; pembayaran dinas cair 60–90 hari sehingga butuh stok konsinyasi dan modal kerja. PT Medika Sarana Nusantara siap mengambil 100 unit pertama begitu izin terbit.

Pesaing: paket manual murah, alat impor mahal, aplikasi tanpa alat

Paket manual Rp4–7 juta tetap standar di e-katalog; alat otomatis impor Rp18–35 juta dengan waktu tunggu 8–12 minggu; aplikasi pencatatan posyandu murah tetapi bergantung pada ukuran manual; pengukur berbasis ponsel belum berizin edar. Risiko lain: pemerintah pusat dapat membagikan paket manual dan menunda belanja daerah.

Dinas dan yayasan menerima Rp7–10 juta per unit untuk volume besar

Pembeli pemda dan yayasan menerima Rp7–10 juta per unit karena alat ini menyatukan ukur, timbang, dan pelaporan; 5 dari 7 narasumber siklus 2 menyatakan mau membeli dengan jumlah 4–120 unit, dan empat di antaranya sudah menjadi minat bersyarat 320 unit; dua lagi mempertimbangkan setelah izin edar dan integrasi pelaporan.

Pemerintah daerah punya mandat dan anggaran, bukan posyandu

Perpres 72/2021 mewajibkan pemda mengoordinasi pengukuran dan pelaporan status gizi; 7 dari 9 dinas punya pos anggaran alat antropometri dengan kebutuhan 50–300 unit per tahun di daerah lokus. Sekitar 300 ribu posyandu dan 10.300 puskesmas menjadi titik layanannya.

Izin edar dan TKDN menentukan siapa yang boleh membeli

Alat kesehatan wajib berizin edar (AKD) sebelum diedarkan, dan e-katalog serta pengadaan dengan dana publik mensyaratkannya, bersama prioritas produk dalam negeri. Semua dinas yang diwawancarai menyebut izin edar sebagai syarat pertama — karena itu pembelian saat ini baru berupa minat bersyarat, bukan pengiriman.

Harga alat otomatis jauh di atas yang bisa dibayar posyandu

Paket manual Rp4–7 juta sudah dianggap mahal oleh desa; ketua posyandu menyebut batas wajar Rp1–1,5 juta. Alat impor sekelas Rp18–35 juta. PosyanduScan di Rp8,9 juta lebih murah dari alat impor, tetapi hanya terjangkau oleh pembeli yang punya anggaran alat kesehatan.

Kader membutuhkan alat ini, tetapi bukan pembelinya

58% kader pernah salah baca atau catat dan pengukuran manual rata-rata 4 menit 20 detik dengan dua petugas, sehingga alat otomatis disambut baik. Namun kader tidak memegang anggaran: dana posyandu hanya beberapa ratus ribu rupiah per bulan, 14 posyandu yang ditawari tidak ada yang membeli, dan keputusan di desa butuh 6–8 bulan.